Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan
Jabarbisnis.com, Jakarta – Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) menyelenggarakan seminar internasional dengan tema Best Practices and Lessons Learnt on LIBOR Transition in Developing a Robust and Credible Reference Rate secara hybrid di Jakarta. Seminar tersebut merupakan salah satu rangkaian side event Presidensi G-20 Indonesia, Senin (13/6/22).
Seminar diawali dengan leader insight yang membahas pentingnya pelaku pasar dalam memahami agenda reformasi referensi suku bunga (benchmark reform) dan antisipasi yang harus dilakukan. Perkembangan transisi benchmark suku bunga global dari London Interbank Offered Rate (LIBOR) ke acuan yang lebih kredibel, serta penguatan acuan suku bunga di pasar domestik telah menjadi perhatian otoritas sektor keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia.
BACA JUGA : Sinergi Bea Cukai Bandung dan Satpol PP Jabar Kelola DBHCHT
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan perubahan referensi suku bunga merupakan perspektif yang penting dalam proses pemulihan dan mencapai stabilitas ekonomi. Dari sisi pemerintah, referensi suku bunga berpengaruh dalam jangka panjang bagi strategi pembiayaan pemerintah guna pembangunan yang berkelanjutan. Dalam mengawalnya, koordinasi antar lembaga penting bagi stabilitas sektor keuangan maupun sektor riil.
“Penting untuk memastikan bahwa selama proses pemulihan ekonomi ini dimana kita ingin pulih bersama dan pulih lebih kuat, pemulihan itu harus stabil. Stabilitas ekonomi dan stabilitas sektor keuangan kita akan menjadi sangat penting sebagai landasan bagi pemulihan ekonomi lebih lanjut,” jelas Wamenkeu.
BACA JUGA : Sekda Jabar Klarifikasi Wacana WFH ASN Pemprov Jabar
Seminar berformat diskusi panel ini menyajikan dua subtema, yakni International Best Practices and Lessons Learnt on LIBOR dan Domestic Benchmark Reform: Where we are and the way forward.
Pembicara pada sesi diskusi panel tersebut antara lain Direktur Eksekutif Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat, Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto, Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan, Syurkani Ishak Kasim, Co-Chairman IFEMC, Ali Setiawan, dan Anggota Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan KADIN, Hendri Saparini. Turut serta dalam diskusi sejumlah praktisi dan otoritas internasional antara lain Technical Specialist of Benchmark Policy IOSCO, Toby Williams, Head of Benchmark Reform ISDA, Ann Battle, Global Director of Sales Strategy & Execution Refinitiv at LSEG, David Rickard dan Executive Director of Monetary & Domestic Markets Management Monetary Authority of Singapore (MAS), Ethan Goh.
Di sisi Pemerintah, satu hal yang sangat berhubungan langsung dengan transisi LIBOR dan reformasi suku bunga adalah penerbitan pinjaman (loan) dan Surat Berharga Negara. Hal ini tentu berpengaruh pada strategi pembiayaan Pemerintah pada APBN.
Pada sesi diskusi panel, Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan, Syurkani Ishak Kasim menyampaikan bahwa komposisi utang pemerintah berbasis LIBOR hanya sebesar 4,65% dari seluruh outstanding utang Pemerintah dimana sebagian besar bersumber dari utang dari lembaga multilateral. Meskipun begitu, Pemerintah tetap berhati-hati dalam pengelolaan utang dan berupaya untuk menjaga posisi fiskal tetap prudent dan sehat di tengah ketidakpastian global.
“Dalam transisi benchmark suku bunga pada LIBOR, kunci utama pemerintah dalam pelaksanaan transisi tersebut adalah dengan komunikasi terus-menerus (bersama kreditor multilateral/bilateral/perbankan) baik dalam hal direct financing maupun investor update yang selalu dilakukan dari waktu ke waktu sehingga kreditor tetap terus terupdate dengan kondisi yang ada,” jelas Syurkani.
Melalui seminar tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pelaku pasar domestik tentang agenda benchmark reform yang terjadi secara global dan bagaimana progresnya di Indonesia, serta agenda benchmark reform domestik. Kegiatan ini juga akan memberikan informasi positif kepada negara lain, khususnya anggota G20, mengenai kemajuan proses benchmark reform di Indonesia yang dilakukan melalui koordinasi yang erat antarotoritas di pasar keuangan dengan pelaku pasar. ***
