Kebijakan

Berita seputar kebijakan dari pemerintah

Pulihkan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Pulihkan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Pewarta : Edi Permana | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner, Kamis ini memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan. BACA JUGA : PLN Siap Salurkan Stimulus Listrik Pemerintah Periode September 2021 "Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan…
Lanjut Membaca
PLN Siap Salurkan Stimulus Listrik Pemerintah Periode September 2021

PLN Siap Salurkan Stimulus Listrik Pemerintah Periode September 2021

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com - PT PLN (Persero) memastikan pelanggan sudah dapat memperoleh stimulus ketenagalistrikan yang dianggarkan oleh Pemerintah pada periode September 2021. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, diskon akan diberikan secara langsung kepada pelanggan. Bagi pelanggan pascabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara itu, untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik. BACA JUGA : Amankan Aset Negara, PLN Tuntaskan 9.740 Sertifikasi Tanah di Berbagai Daerah “Untuk pelanggan prabayar daya 450 VA, tidak perlu lagi mengakses token stimulus, baik di website maupun layanan Whatsapp…
Lanjut Membaca
Pemerintah Pusat Apresiasi Revisi Renaksi DAS Citarum

Pemerintah Pusat Apresiasi Revisi Renaksi DAS Citarum

Pewarta : Edi Permana | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Pemerintah Pusat mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat-Satgas PPK DAS Citarum yang tetap berkomitmen menyelamatkan Sungai Citarum di tengah berbagai keterbatasan akibat pandemi COVID-19.  Alih-alih membekukan kegiatan karena pengalihan anggaran ke pos-pos penanganan COVID-19, Satgas merevisi rencana aksi sehingga komitmen pelestarian Citarum yang merupakan program prioritas nasional tetap berjalan, meski diakui jadi lebih lambat karena pandemi.  Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Kordinator Maritim dan Investasi Rofi Alhanif merasa puas karena Satgas telah menuntaskan revisi rencana aksi (renaksi) Citarum. Pergub 28/2019 tentang Rencana Aksi Pengendalilan Pencemaran dan Kerusakan DAS…
Lanjut Membaca
Prokes Dimasa PPKM Industri Pengolahan Kayu dan Furnitur Tetap Terjaga

Prokes Dimasa PPKM Industri Pengolahan Kayu dan Furnitur Tetap Terjaga

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung sektor industri untuk dapat beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Langkah ini guna menjaga produktivitas sektor industri agar dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor, namun tidak terjadi klaster penyebaran Covid-19 di lingkungan pabrik. Guna mewujudkan hal tersebut, Kemenperin telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian (SE Menperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. "Implementasi SE Menperin 3/2021 ini sudah cukup…
Lanjut Membaca
Kemenperin: Industri Esensial Bisa Uji Coba Operasi Penuh Jika Taat Prokes

Kemenperin: Industri Esensial Bisa Uji Coba Operasi Penuh Jika Taat Prokes

Pewarta : Edi Permana | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Merespons perkembangan situasi harian kasus Covid-19 di tanah air yang menuju ke arah semakin membaik, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali, yang berlaku pada 17-23 Agustus 2021. Secara khusus untuk sektor industri, Inmendagri 34/2021 tersebut menyatakan bahwa akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% staf yang dibagi minimal dalam dua shift. Uji coba ini…
Lanjut Membaca
11 Prioritas Pembangunan Jabar Tahun 2022

11 Prioritas Pembangunan Jabar Tahun 2022

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan nota rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Jabar Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Senin (16/8/2021) lalu. KUA-PPAS disusun dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Gubernur mengatakan, kebijakan penganggaran ini hasil pembangunannya harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jabar. BACA JUGA : UMKM Jabar Semakin Mudah Dapatkan Nomor Induk Berusaha "Kebijakan umum anggaran disusun berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Jabar," katanya. Ada 11 prioritas pembangunan di provinsi Jabar pada…
Lanjut Membaca
Tidak Lagi di MUI, Kini Kewenangan dan Daftar Sertifikasi Halal ke BPJPH Kemenag

Tidak Lagi di MUI, Kini Kewenangan dan Daftar Sertifikasi Halal ke BPJPH Kemenag

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki mengatakan bahwa sejak 17 Oktober 2019, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia menjadi kewenangan BPJPH. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. “Jadi, perusahaan dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan mengajukan pendaftaran perdana (baru) atau perpanjangan (renewal), sejak 17 Oktober 2019, harus melalui BPJPH,” tegas Mastuki di Jakarta, Rabu (18/8/2021), merespon pertanyaan tentang skema perusahaan dari luar negeri…
Lanjut Membaca
Mensos Pastikan Komoditas di E-Warong Tepat Harga dan Tepat Kualitas

Mensos Pastikan Komoditas di E-Warong Tepat Harga dan Tepat Kualitas

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com, Purwakarta – Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat di masa kedaruratan. Arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada jajarannya untuk memastikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi diterima sesuai ketentuan. Untuk menindaklanjuti arahan Mensos tersebut, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menjelaskan, bahwa kunjungan Mensos ke sejumlah daerah, termasuk ke Purwakarta belum lama ini,  untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak pandemi terlayani dengan baik.  “Perintah Ibu Mensos kepada kami untuk cek ke lapangan dan memastikan, bantuan tepat harga, tepat kualitas dan tepat sasaran. Jadi beliau tegas…
Lanjut Membaca
Kemenperin Pastikan Industri Taat Protokol Kesehatan Saat PPKM Darurat

Kemenperin Pastikan Industri Taat Protokol Kesehatan Saat PPKM Darurat

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com - Pemerintah fokus untuk melakukan upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di tanah air. Selain menjalankan kebijakan di bidang kesehatan, pemerintah juga mengakselerasi secara beriringan untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional dalam rangka kesejahteraan masyarakat. “Kementerian Perindustrian terus memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Sabtu (24/7). BACA JUGA : CIMB Niaga Luncurkan Dua Program Pembiayaan Berkelanjutan Guna mencapai sasaran tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor…
Lanjut Membaca
Erick Thohir Tegaskan Bank Himbara Siapkan Delapan Klaster KUR di Sektor Pertanian

Erick Thohir Tegaskan Bank Himbara Siapkan Delapan Klaster KUR di Sektor Pertanian

Pewarta : Edi Permana | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) siap untuk mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian. Sebanyak delapan klaster telah disiapkan agar dapat dikolaborasikan dengan program di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Hal tersebut disampaikan Erick dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Pinjaman KUR Pertanian yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui konferensi video, Senin (26/07/2021). “Sebagai catatan juga bahwa BRI, Bank Mandiri, dan BNI untuk mendukung program KUR ini, terutama yang di pertanian, kami sudah menyiapkan delapan klaster yaitu klaster padi, klaster jagung, klaster sawit, klaster tebu, klaster jeruk, klaster…
Lanjut Membaca