Kebijakan

Berita seputar kebijakan dari pemerintah

Dorong Optimalisasi SRG, Bappebti Setujui Penerbitan 16 Resi Gudang Gula Kristal Putih

Dorong Optimalisasi SRG, Bappebti Setujui Penerbitan 16 Resi Gudang Gula Kristal Putih

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengungkapkan, PT Pabrik Gula Rajawali I dan PT Pabrik Gula Candi Baru sebagai anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) selaku holding BUMN pangan Indonesia (ID FOOD) sebagai pengelola gudang SRG telah menerbitkan 16 resi gudang untuk gula kristal putih sesuai persetujuan Bappebti. Demikian diutarakannya secara daring pada acara Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Gula yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur hari ini, Jumat (26/8). Acara tersebut adalah sinergi antara Bappebti Kementerian Perdagangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia…
Lanjut Membaca
Menkominfo Tegaskan Pemerataan Infrastruktur TIK Lewat Regulasi dan Intervensi Pembiayaan

Menkominfo Tegaskan Pemerataan Infrastruktur TIK Lewat Regulasi dan Intervensi Pembiayaan

Pewarta : Adm Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Pemerintah berupaya membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di seluruh Indonesia. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai regulator sekaligus intervensi pembiayaan untuk memastikan konektivitas internet tersedia dengan baik. “Hal itu dimaksudkan dalam rangka menghubungkan seluruh wilayah Indonesia saling terhubung. Benefit for all, agar fungsi infrastruktur digital sebagai enabler dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya dalam acara Indonesia Digital Outlook 2022: Encouraging the Acceleration of Sustainable Digital Transformation, yang berlangsung secara hibrida dari Westin Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (09/06/2022). BACA JUGA : Kadiskominfo…
Lanjut Membaca
Mengawal Transisi LIBOR dan Perkuat Referensi Suku Bunga di Pasar Keuangan Domestik

Mengawal Transisi LIBOR dan Perkuat Referensi Suku Bunga di Pasar Keuangan Domestik

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com, Jakarta - Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) menyelenggarakan seminar internasional dengan tema Best Practices and Lessons Learnt on LIBOR Transition in Developing a Robust and Credible Reference Rate secara hybrid di Jakarta. Seminar tersebut merupakan salah satu rangkaian side event Presidensi G-20 Indonesia, Senin (13/6/22). Seminar diawali dengan leader insight yang membahas pentingnya pelaku pasar dalam memahami agenda reformasi referensi suku bunga (benchmark reform) dan antisipasi yang harus dilakukan. Perkembangan transisi benchmark suku bunga global dari London Interbank Offered…
Lanjut Membaca
Sinergi Bea Cukai Bandung dan Satpol PP Jabar Kelola DBHCHT

Sinergi Bea Cukai Bandung dan Satpol PP Jabar Kelola DBHCHT

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com, Kab. Bandung - Mewujudkan sinergi dalam pengelolaan DBHCHT, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mengadakan Forum Group Discussion (FGD). Sepanjang tahun 2022, ini merupakan kali ketiga Bea Cukai Bandung memenuhi undangan Satpol PP Jabar untuk menjadi salah satu narasumber dalam FGD. Dalam kesempatan ini, Satpol PP Jabar mengundang peserta FGD dari sekretariat pengelola DBHCHT wilayah Kota Bandung. Kegiatan berlangsung selama dua hari pada hari Kamis hingga Jumat tanggal 2-3 Juni 2022 di Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaen Bandung. BACA JUGA : Sekda Jabar Klarifikasi Wacana WFH ASN…
Lanjut Membaca
Tekan Impor BBM dan Dongkrak Bauran Energi Hijau, PLN Konversi 250 MW Pembangkit Diesel ke Surya

Tekan Impor BBM dan Dongkrak Bauran Energi Hijau, PLN Konversi 250 MW Pembangkit Diesel ke Surya

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Komitmen PLN dalam mendongkrak porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) dan juga sejalan dengan menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit EBT di Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, program konversi PLTD ke EBT ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, PLN akan mengkonversi sampai dengan 250 Megawatt (MW) PLTD yang tersebar di beberapa titik di Indonesia. Nantinya, PLTD ini akan diganti menggunakan PLTS baseload, yang artinya ada tambahan baterai agar pembangkit bisa nyala 24 jam. "Saat ini…
Lanjut Membaca
Sewindu UU Desa, Menteri Desa: Kolaborasi Kampus dan Desa Harus Diperkuat

Sewindu UU Desa, Menteri Desa: Kolaborasi Kampus dan Desa Harus Diperkuat

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa kolaborasi antara kampus dan desa harus perkuat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat dan konstruktif, proses pembangunan dan pemberdayaan desa-desa di Indonesia akan semakin cepat, dan inovatif.  “Disinilah peran perkumpulan perguruan tinggi menjadi penting. Desa akan sangat baik kalau kita bersama-sama, Dan tentu peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, pengurus BUM Desa, dan pendamping desa akan semakin mempercepat laju pembangunan dan kemandirian desa,” tegas Menteri Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya pada acara Selamatan Sewindu Undang…
Lanjut Membaca
Langgar Dokumen Perizinan, DLH Jabar dan Satgas Citarum Harum Segel PT Sinerga Nusantara

Langgar Dokumen Perizinan, DLH Jabar dan Satgas Citarum Harum Segel PT Sinerga Nusantara

Jabarbisnis.com, Bandung Barat - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi pemberhentian kegiatan sementara kepada PT Sinerga Nusantara Indonesia yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtias mengatakan, sanksi diberikan terhadap PT Sinerga Nusantara karena perusahaan tersebut telah melanggar 15 macam item pelanggaran, diantaranya telah melakukan kegiatan diluar dari dokumen "Atas nama Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil bagi PT Sinerga Nusantara, pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut karena ada 15 item pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sinerga Nusantara, diantaranya kegiatan yang dilakukan banyak di luar dari dokumen perizinan lingkungan yang telah diberikan," ucap…
Lanjut Membaca
Omicron Masuk Indonesia, Pemberangkatan Jemaah Umrah Ditunda Hingga 2022

Omicron Masuk Indonesia, Pemberangkatan Jemaah Umrah Ditunda Hingga 2022

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul IkhsanJabarbisnis.com - Pemberangkatan jemaah umrah Indonesia kembali ditunda hingga tahun 2022. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, keputusan ini diambil usai adanya imbauan dari Presiden RI dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, serta setelah pihaknya menggelar rapat dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi Covid-19, terlebih setelah adanya varian baru Omicron. Untuk itu, keberangkatan jemaah umrah kembali ditunda hingga awal tahun 2022. Kita berharap kondisi segera membaik," terang Hilman di Jakarta, Sabtu…
Lanjut Membaca
Pemkab Bogor Mengikuti Rakor Percepatan Implementasi Layanan PBG

Pemkab Bogor Mengikuti Rakor Percepatan Implementasi Layanan PBG

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com, Cibinong - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka percepatan penyusunan penyelenggaraan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di daerah secara virtual, di Ruang Rapat III Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (17/12/2021). Rakor tersebut menindaklanjuti aturan mendirikan sebuah bangunan, dimana Presiden Joko Widodo menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih sederhana. BACA JUGA : Peringati Hari Ibu, Pemkab Bogor Gelar Bazar UMKM dan Donor Darah Pada acara tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro memberikan…
Lanjut Membaca
Menhub: Kebijakan di Libur Nataru Pengetatan Prokes Bukan Penyekatan

Menhub: Kebijakan di Libur Nataru Pengetatan Prokes Bukan Penyekatan

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022. Pengetatan dilakukan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kasus Covid-19 pasca libur Nataru.  “Kebijakannya adalah pengetatan protokol kesehatan (prokes) bukan penyekatan. Karena masih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Persiapan Libur Nataru di Jakarta, Kamis (9/12). Menhub meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, agar memiliki frekuensi yang sama dalam menerapkan kebijakan pengetatan mobilitas, yang akan diberlakukan pada masa libur Nataru “Jangan terjebak…
Lanjut Membaca