KKP

Agu
27
2021
0 Comments
By Jamaludin Al Afghani
Presiden Teken PP 85/2021, KKP Resmi Punya Aturan Baru Soal Pengelolaan PNBP

Presiden Teken PP 85/2021, KKP Resmi Punya Aturan Baru Soal Pengelolaan PNBP

Industri, Perikanan, , ,
Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aturan tersebut kini menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, PP Nomor 85/2021 ditetapkan dan  diundangkan pada 19 Agustus 2021. Dengan terbitnya beleid ini maka PP Nomor 75 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi acuan, tidak lagi berlaku. BACA JUGA : KKP Akan Kejar Beneficial Owner dalam Penanganan Tindak Pidana…
Lanjut Membaca
Agu
27
2021
0 Comments
By Irwan Adhi Husada
Dukung Lumbung Ikan Nasional, KKP Gelar Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Bioflok

Dukung Lumbung Ikan Nasional, KKP Gelar Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Bioflok

Nasional, Perikanan, , ,
Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Tak heran jika pemerintah menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang ditargetkan akan dibangun pada akhir tahun 2021. Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) menggelar kegiatan Pelatihan Aspirasi Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok, yang dilaksanakan selama dua hari pada 23-24 Agustus 2021. BACA JUGA : KKP Akan Kejar Beneficial Owner dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan Diinisiasi oleh Anggota Komisi IV DPR…
Lanjut Membaca
Agu
27
2021
0 Comments
By Irwan Adhi Husada
Kajian KKP untuk Aman Mengonsumsi Produk Kelautan dan Perikanan

Kajian KKP untuk Aman Mengonsumsi Produk Kelautan dan Perikanan

Industri, Perikanan, , ,
Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Keanekaragaman hayati biota laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku pangan, farmasi, pangan fungsional dan nutrasetika, serta kosmetika. Sebagai salah satu sumber utama bahan makanan, produk perikanan tentunya harus memenuhi aspek keamanan pangan. Keamanan pangan telah menjadi perhatian dunia internasional dan berlaku bagi semua produk yang akan dikonsumsi oleh manusia. Khusus untuk produk perikanan, FAO telah menekankan secara khusus di dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries pada Article 11 - Post-Harvest Practices and Trade (FAO, 1995).  BACA JUGA : KKP Akan Kejar…
Lanjut Membaca
Agu
27
2021
0 Comments
By Irwan Adhi Husada
KKP Akan Kejar Beneficial Owner dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

KKP Akan Kejar Beneficial Owner dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Hukum, Perikanan, , ,
Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Trenggono akan menerapkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), KKP bahkan akan mengungkap penerima manfaat (beneficial owner) dari tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. BACA JUGA : Kajian KKP untuk Aman Mengonsumsi Produk Kelautan dan Perikanan “Penyidikan TPPU di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat mengungkap penerima manfaat (beneficial owner), bukan…
Lanjut Membaca
Jul
19
2021
0 Comments
By Adam Gumelar
Menteri Trenggono Akan Tingkatkan Produktivitas Tambak Udang Tradisional Jadi 2 Ton/Ha

Menteri Trenggono Akan Tingkatkan Produktivitas Tambak Udang Tradisional Jadi 2 Ton/Ha

Perikanan, , ,
Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com, Jakarta – Udang menjadi salah satu komoditas perikanan yang digenjot produktivitasnya untuk kebutuhan pasar ekspor. Pemerintah bahkan sudah menargetkan ekspor udang nasional meningkat 250 persen pada tahun 2024. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mencapai target tersebut kementeriannya mengusung tiga program. Pertama melakukan evaluasi tambak udang eksisting di seluruh Indonesia. BACA JUGA : Layanan Penerbitan Jurnal Ilmiah di Masa Pandemi Diketahui luasan tambak udang di Indonesia mencapai 562.000 hektare (Ha). Dari jumlah…
Lanjut Membaca
Apr
14
2021
0 Comments
By Irwan Adhi Husada
Menteri Trenggono: Kegiatan Ekonomi di Ruang Laut Harus Ramah Lingkungan

Menteri Trenggono: Kegiatan Ekonomi di Ruang Laut Harus Ramah Lingkungan

Aksi Iklim, Ekonomi, Kebijakan, , , , , , , ,
Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut kembali meningkat di tahun ini. Dalam mencapai target itu, KKP memastikan tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan sehingga ekosistem laut tetap terjaga. Salah satu yang dilakukan KKP dalam memastikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan di ruang laut adalah dengan melibatkan para ahli dari kampus-kampus ternama di Indonesia. Baik itu ahli di bidang kelautan, ekonomi, hingga lingkungan. BACA JUGA : KKP Maksimalkan Pelayanan Informasi Publik Lewat Layanan Digital PPID Terintegrasi "Ruang laut sarat dengan keilmuan…
Lanjut Membaca
Apr
14
2021
0 Comments
By Irwan Adhi Husada
KKP Maksimalkan Pelayanan Informasi Publik Lewat Layanan Digital PPID Terintegrasi

KKP Maksimalkan Pelayanan Informasi Publik Lewat Layanan Digital PPID Terintegrasi

Digital, , , , ,
Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen menyampaikan informasi di era keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan pemanfaatan layanan digital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kanal digital menjadi salah satu media yang dimanfaatkan dalam melakukan pelayanan informasi publik di era revolusi industri 4.0 ini. Hal ini disampaikan dalam Forum Komunikasi Kehumasan lingkup KKP 2021 dengan tema “Utilisasi Layanan Digital PPID KKP di Era Keterbukaan Informasi Publik”, yang dilaksanakan secara luring dan daring di Perpustakaan Archivelago kantor KKP, Jakarta, Senin (12/04/2021). BACA JUGA : Presiden RI dan Kanselir Jerman…
Lanjut Membaca