Perikanan

Berita terpilih seputar pertanian khusus usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Referensi berita bagi pelaku usaha dan pemangku kebijakan.

Feb
06
2022
0 Comments
By Adam Gumelar
Tak Bisa Melaut Akibat Cuaca Ekstrim, Nelayan dan Pedagang Ikan di Ujung Genteng Keluhkan Turunnya Pendapatan

Tak Bisa Melaut Akibat Cuaca Ekstrim, Nelayan dan Pedagang Ikan di Ujung Genteng Keluhkan Turunnya Pendapatan

Jabar24, Perikanan, , , ,
Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com, Sukabumi - Intensitas hujan yang hampir turun setiap hari dan buruknya cuaca di wilayah perairan laut membuat nelayan di pesisir Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi terpaksa tidak bisa pergi melaut untuk menangkap ikan. Menurut sejumlah nelayan saat ditemui Jurnalis Jabarbisnis.com mengatakan, mereka mengeluhkan selama satu bulan lebih ini tidak maksimal menangkap ikan karena cuaca di perairan laut Samudra Hindia yang tengah ekstrim. Mereka menyebutnya saat ini sedang musim angin barat, dimana ombak cukup tinggi dibarengi derasnya curah hujan. Kelompok nelayan di Ujung Genteng, Sukabumi. FOTO: Jabarbisnis/Adam Gumelar BACA JUGA : Ayo!…
Lanjut Membaca
Agu
27
2021
0 Comments
By Jamaludin Al Afghani
Presiden Teken PP 85/2021, KKP Resmi Punya Aturan Baru Soal Pengelolaan PNBP

Presiden Teken PP 85/2021, KKP Resmi Punya Aturan Baru Soal Pengelolaan PNBP

Industri, Perikanan, , ,
Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aturan tersebut kini menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, PP Nomor 85/2021 ditetapkan dan  diundangkan pada 19 Agustus 2021. Dengan terbitnya beleid ini maka PP Nomor 75 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi acuan, tidak lagi berlaku. BACA JUGA : KKP Akan Kejar Beneficial Owner dalam Penanganan Tindak Pidana…
Lanjut Membaca
Agu
27
2021
0 Comments
By Irwan Adhi Husada
Dukung Lumbung Ikan Nasional, KKP Gelar Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Bioflok

Dukung Lumbung Ikan Nasional, KKP Gelar Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Bioflok

Nasional, Perikanan, , ,
Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Tak heran jika pemerintah menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang ditargetkan akan dibangun pada akhir tahun 2021. Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) menggelar kegiatan Pelatihan Aspirasi Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok, yang dilaksanakan selama dua hari pada 23-24 Agustus 2021. BACA JUGA : KKP Akan Kejar Beneficial Owner dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan Diinisiasi oleh Anggota Komisi IV DPR…
Lanjut Membaca
Agu
27
2021
0 Comments
By Irwan Adhi Husada
Kajian KKP untuk Aman Mengonsumsi Produk Kelautan dan Perikanan

Kajian KKP untuk Aman Mengonsumsi Produk Kelautan dan Perikanan

Industri, Perikanan, , ,
Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Keanekaragaman hayati biota laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku pangan, farmasi, pangan fungsional dan nutrasetika, serta kosmetika. Sebagai salah satu sumber utama bahan makanan, produk perikanan tentunya harus memenuhi aspek keamanan pangan. Keamanan pangan telah menjadi perhatian dunia internasional dan berlaku bagi semua produk yang akan dikonsumsi oleh manusia. Khusus untuk produk perikanan, FAO telah menekankan secara khusus di dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries pada Article 11 - Post-Harvest Practices and Trade (FAO, 1995).  BACA JUGA : KKP Akan Kejar…
Lanjut Membaca
Agu
27
2021
0 Comments
By Irwan Adhi Husada
KKP Akan Kejar Beneficial Owner dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

KKP Akan Kejar Beneficial Owner dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Hukum, Perikanan, , ,
Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Jabarbisnis.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Trenggono akan menerapkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), KKP bahkan akan mengungkap penerima manfaat (beneficial owner) dari tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. BACA JUGA : Kajian KKP untuk Aman Mengonsumsi Produk Kelautan dan Perikanan “Penyidikan TPPU di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat mengungkap penerima manfaat (beneficial owner), bukan…
Lanjut Membaca
Jul
19
2021
0 Comments
By Adam Gumelar
Menteri Trenggono Akan Tingkatkan Produktivitas Tambak Udang Tradisional Jadi 2 Ton/Ha

Menteri Trenggono Akan Tingkatkan Produktivitas Tambak Udang Tradisional Jadi 2 Ton/Ha

Perikanan, , ,
Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com, Jakarta – Udang menjadi salah satu komoditas perikanan yang digenjot produktivitasnya untuk kebutuhan pasar ekspor. Pemerintah bahkan sudah menargetkan ekspor udang nasional meningkat 250 persen pada tahun 2024. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mencapai target tersebut kementeriannya mengusung tiga program. Pertama melakukan evaluasi tambak udang eksisting di seluruh Indonesia. BACA JUGA : Layanan Penerbitan Jurnal Ilmiah di Masa Pandemi Diketahui luasan tambak udang di Indonesia mencapai 562.000 hektare (Ha). Dari jumlah…
Lanjut Membaca
Apr
25
2021
0 Comments
By Rizky Suhartono
39 Pelabuhan Perikanan Jabar Utara Butuh Perhatian Serius

39 Pelabuhan Perikanan Jabar Utara Butuh Perhatian Serius

Daerah, Perikanan, Politik, , , , ,
Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufik Jabarbisnis.com, Kab. Subang - Sebanyak 39 pelabuhan perikanan yang tersebar di bagian utara Jawa Barat dinilai kurang mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut menyebabkan potensi sektor perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.  Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Anwar Yasin, dalam kunjungan kerja komisi dalam rangka evaluasi kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Kabupaten Subang, Kamis (22/4/2021). BACA JUGA : Komisi V DPRD Jabar Apresiasi Penggunaan Dana PEN untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan "Ternyata di Jawa Barat bagian utara itu ada 39 pelabuhan perikanan, tapi…
Lanjut Membaca